Tentang ICS Papua

IDE PEMBENTUKAN

Kebijakan disentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, termasuk kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya bertujuan memberi ruang kebebasan dalam pengembangan gagasan untuk meningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat mengembangkan inisiatif dan kemandirian daerah.  Fakta memperlihatkan bahwa proses desentralisasi tanpa disertai penguatan masyarakat sipil yang dikembangkan sejak tahun 1999 ternyata berhenti ditingkat substansi pengaturan hukum dan struktur kelembagaan, sedangkan sasaran utamanya berupa perubahan kultural berjalan sangat lambat.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa indikasi penyebabnya adalah: 1. perilaku birokrasi pemerintahan dan politisi daerah masih berpola kerja eksklusif dan elitis, 2. perencanaan dan implementasi kebijakan sangat kurang melibatkan unsur-unsur publik, terutama masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, serta 3. kapasitas pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terhadap setiap proses penting dalam kebijakan publik masih sangat lemah.

Lemahnya proses penguatan masyarakat sipil dalam kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan ciri-ciri, sebagai berikut: 1. semakin jauhnya sasaran kebijakan  pemerintah dari kepentingan publik, 2. perilaku politisi partai politik dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tidak merepresentasikan kepentingan publik, serta 3. lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pembuat kebijakan. Ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sejalan dengan proses demokratisasi dan penegakan supremasi hukum di daerah.

Dalam upaya mengembangkan gagasan untuk menemukan dan menjalankan solusi atas permasalah mendasar di atas melalui pendekatan konsepsional dan gradual,  di kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 08 Oktober 2001 dibentuk badan hukum berbentuk perkumpulan terbatas dihadapan notaris Theresia Ponto, SH yang diberi nama THE INSTITUTE for CIVIL SOCIETY STRENGTHENING PAPUA disingkat ICS PAPUA yang berfokus pada program  peningkatan kapasitas dan kerjasama Organisasi Masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong tegaknya prinsip demokrasi, nilai keadilan dan kepastian hukum sebagai satu entitas.

KERANGKA PIKIR

Masyarakat sipil yang kuat adalah faktor kunci terwujudnya demokrasi yang efektif. Masyarakat sipil dapat ada tanpa adanya demokrasi, akan tetapi demokrasi tidak mungkin berjalan efektif tanpa adanya masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil yang kuat membutuhkan organisasi sipil yang beragam dan profesional. Organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mempengaruhi (mengawasi dan mengubah) arah dan substansi kebijakan publik pemerintah sebagai instrumen kekuasaan negara.

Tumbuh kuatnya organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari: elemen lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi bisnis, media, kelompok profesi, himpunan akademisi, organisasi buruh, organiisasi masyarakat adat, serta partai politik  (khusus dalam fungsinya mempromosi debat isu kebijakan) menjadi prasyarat mutlak bagi berjalannya sistem demokrasi.

ICS PAPUA berpandangan demokrasi bukan mesin politik yang akan berfungsi secara otomatis, sehingga harus selalu direproduksi dan direkonstruksi bersama oleh masyarakat sipil dan pemerintah sebagai masyarakat politik melalui pembaharuan dan penegakan hukum yang konsisten. Hal ini berarti, demokrasi harus dibangun dan dikuatkan secara  serius dan berkelanjutan.

ICS PAPUA percaya penguatan kapasitas dan kerjasama antar elemen masyarakat sipil  diperlukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya peran aktor pro demokrasi sebagai pilar penyelenggaraan demokrasi, untuk: 1.  mencegah sistem pemerintahan yang otoriter dan feodalis, 2.  menjamin hak fundamental warga negara, 3.  menjamin kebebasan warga negara, 4.  membantu warga negara melindungi kepentingan fundamentalnya, 5. menjamin kesetaraan politik bagi warga negara, serta 6. mengedepankan perdamaian dan akal sehat dalam penyelesaian masalah politik, ekonomi dan sosial.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, penguatan suatu “proses” memiliki nilai dan posisi yang strategis sebagai sarana pembelajaran untuk mendorong lahir dan berkembangnya aktor pro demokrasi. ICS PAPUA meyakini bahwa membentuk dan memperluas peran aktor pro demokrasi disetiap proses politik, sosial, ekonomi, budaya serta dimensi publik lainnya adalah kunci bagi tegaknya: . 1. prinsip demokrasi, 2. nilai keadilan dan 3. kepastian hukum.

Sebab, proses interaksi dan dominasi  antara  aktor pro, aktor konsumen dan aktor kontra demokrasi sangat berpengaruh bagi berhasil atau gagalnya demokratisasi suatu masyarakat.. Pemahaman ICS PAPUA terhadap karakter ketiga aktor tersebut adalah sebagai berikut:

Aktor Pro Demokrasi

Individu dan kelompok yang memiliki maupun tidak memiliki basis masa, yang bekerja untuk mempersehat dan memperkuat masyarakat sipil. Memiliki “track-record” yang baik, bekerja tanpa bertujuan mempromosikan diri, berjuang bagi diterimanya konsep pluralisme, melakukan advokasi dan membantu korban otoritarianisme dengan memberi solusi melalui cara anti kekerasan dan substansi yang bermartabat, serta membutuhkan penegakan hukum yang tegas, adil dan konsisten.

Aktor Konsumen Demokrasi

Individu dan kelompok yang memperjuangkan demokrasi karena demokrasi menguntungkan dirinya. Menggunakan atribut demokrasi untuk mewujudkan kepentingan politik dan ekonomi individu atau kelompoknya, bersikap oportunis dan sering memanfaatkan atribut demokrasi untuk mendapatkan dukungan politik dan masa, menggunakan isu-isu demokrasi untuk mengakumulasikan kekuasaan tanpa mempedulikan nilai proses, moralitas dan etika serta membutuhkan hukum untuk memperoleh kekuasaan politik dan dukungan masa.

Aktor Kontra Demokrasi

Individu dan kelompok yang tidak bersedia menerima perbedaan pendapat dan prinsip pluralisme. Membenarkan penggunaan tindak kekerasan untuk mempertahankan prinsip yang diyakini sebagai kebenaran, melakukan pemaksaan agar ideologi dan konsep mereka diterima oleh individu dan kelompok lain. Dalam menjalankan aksinya tersebut sering menggunakan atribut demokrasi sebagai simbol untuk melakukan pembenaran pada tindakan kekerasan yang dilakukannya. serta memanfaatkan hukum sebagai alat pembenaran pencapaian tujuan politiknya.

ICS PAPUA berpandangan bahwa bekerja dan bekerjasama tanpa henti untuk mendorong, membangun, menjaga dan menguatkan peran aktor pro demokrasi disetiap lini   adalah cara efektif untuk memperkuat nilai budaya, kemanusiaan, hukum dan keadilan. Sebab, demokrasi bukan produk akhir dari suatu perjuangan manusia, melainkan suatu proses perjuangan tanpa henti selama manusia membutuhkan perdamaian yang beradab.

VISI

Terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang mampu mendorong lahir dan berkembangnya aktor pro demokrasi untuk menegakan prinsip demokrasi, nilai keadilan dan kepastian hukum yang bertumpu pada nilai kesetaraan manusia.

MISI

  1. Melakukan penguatan kapasitas dan kerjasama organisasi masyarakat sipil;
  2. Mendorong lahir dan berkembangnya aktor pro demokrasi;
  3. Mencegah dan melawan sistem pemerintahan eksklusif, otoriter, nepotis dan korup;
  4. Membangun nilai kesetaraan manusia, hak politik dan hak kebebasan warga negara;
  5. Memantau dan memperbaiki implementasi prinsip demokrasi berdasarkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian.

PROGRAM

  1. Penguatan peran,  kapasitas dan kerjasama antar organisasi masyarakat sipil;
  2. Peningkatan sistem pemerintahan yang partisipatif, progresif, dan akuntabel;
  3. Pemantauan praktek demokrasi dan pembaharuan hukum;
  4. Pendidikan politik warga negara dan penyadaran nilai kesetaraan manusia.

FOKUS PROGRAM TAHUN 2005 – 2008

Prioritas program ICS PAPUA untuk periode 2005 – 2008 sebagai berikut:

  1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan  dan akuntabel;
  2. Pendidikan publik, pengawasan dan analisis pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka penguatan masyarakat sipil dan demokrasi di daerah.
  3. Mendorong pembaruan hukum dan peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam rangka membangun  gerakan anti korupsi di daerah.
STRUKTUR ORGANISASI

ICS PAPUA adalah institusi berbentuk perkumpulan terbatas dengan anggota perkumpulan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan struktur organisasi sebagai berikut;

  1. Rapat Anggota sebagai forum kekuasaan tertinggi yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahun sekali atau jika dikehendaki anggota, dan berfungsi menetapkan Badan Pengawas, Badan Pelaksana, serta kebijakan umum organisasi.
  2. Badan Pengawas beranggotakan 3 (tiga) orang, dan berfungsi mengawasi dan memberi  supervisi Badan Pelaksana dalam menjalankan program
  3. Badan Pelaksana, dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh para personal bagian program, bagian keuangan dan relawan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

PRINSIP KEMITRAAN

ICS PAPUA melakukan hubungan kemitraan dengan individu, kelompok dan organisasi yang mendukung implementasi visi dan misi mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang kuat dan berkembangnya aktor pro demokrasi.

MITRA PENDUKUNG PROGRAM

ICS PAPUA sejak terbentuknya telah mendapatkan dukungan dari European Union (UE), Partnership for Governance Reform in Indonesia (KEMITRAAN), Center for Electoral Reform (CETRO), International Foundation for Election System (IFES), Inter church Organization for Development Cooperation (ICCO), German Asia Foundation (GAF), serta United States Agency for International Development (USAID) melalui Civil Society Support Program (CSSP) dan Office of Confict Prevention and Respons (OCPR).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: